Tjahjo Kumolo Menegaskan Mempertimbangkan Tuntutan Online Yang Minta Kemendagri Tidak Perpanjang Izin FPI

Tjahjo Kumolo Menegaskan Mempertimbangkan Tuntutan Online Yang Minta Kemendagri Tidak Perpanjang Izin FPI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan akan memperhitungkan tuntutan online yang minta Kemendagri tidak perpanjang izin FPI. Tetapi Tjahjo akui belumlah ada bahasan berkaitan masalah itu.

“Itu (tuntutan) kelak masih jadi bahan pertimbangan. Satu orang juga masih jadi bahan pertimbangan, ditambah lagi ini banyak. Tetapi ini belum sampai kita ulas, sebab belumlah ada pengajuannya,” kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Diluar itu, Tjahjo menjelaskan akan lakukan pelajari pada organisasi pimpinan Habib Rizieq Syihab itu. Tetapi ia mengutarakan sampai sekarang ini belumlah ada surat mengajukan perpanjangan izin yang dikirimkan FPI, hingga faksinya belum dapat mengulas atau lakukan pelajari.

“Kami bisa suratnya belum kok. Masih Juni kok, mengapa kok ribut? Demikian kelak ada surat ke kami meminta memperpanjang, ya, baru kita kerjakan pelajari dengan kementerian/instansi berkaitan,” katanya.

“Serta FPI menilai diri kita sendiri bagaimana sampai kini, begitu saja. Belum nih, belumlah ada apa-apa (surat mengajukan) kok,” tambah Tjahjo.

Awalnya, tersebar tuntutan daring (online) untuk menyetop izin FPI yang ada pada Minggu (5/5). Tuntutan itu berjudul ‘Stop Ijin FPI’, yang dibuat oleh Ira Bisyir. Tuntutan itu diperuntukkan pada Menteri Dalam Negeri. Tuntutan ini ajak beberapa orang menampik perpanjangan izin FPI yang akan selekasnya selesai.

“Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, silahkan kita bersama menampik perpanjangan ijin mereka. Sebab organisasi itu ialah Adalah grup Radikal, simpatisan kekerasan serta simpatisan HTI,” demikian catat pembuat tuntutan.

Tuntutan itu ada waktu izin lima tahunan FPI mendekati selesai. Disaksikan dari situs sah Kemendagri, didapati izin ormas FPI diikuti dengan nomer Surat Info Tercatat (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa aktif SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Berlalu tiga hari dari munculnya tuntutan anti-FPI, ada tuntutan pro-FPI. Judul tuntutannya ialah ‘Dukung FPI selalu eksis’. Tuntutan ini dibuat oleh Imam Kamaludin, yang diperuntukkan untuk Mendagri.

“FPI yang kita ketahui, kenyataannya tetap berperan pada hal positif, seperti menolong korban musibah alam di tiap wilayah bahkan juga yang terpencil tetap harus di dukung eksistensi-nya. Ada usaha dari grup yang tidak bertanggungjawab untuk hentikan organisasi ini. Membantu FPI selalu untuk ada pada saat warga memerlukan pertolongan,” catat Imam di tuntutan itu.