Home / Berita Umum / TNI Tempatkan Anggota Di Kementerian Serta Instansi Sebab Kepentingan Dalam Mengawasi Kedaulatan Negara

TNI Tempatkan Anggota Di Kementerian Serta Instansi Sebab Kepentingan Dalam Mengawasi Kedaulatan Negara

TNI Tempatkan Anggota Di Kementerian Serta Instansi Sebab Kepentingan Dalam Mengawasi Kedaulatan Negara – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, gosip dwi peranan TNI diaktifkan kembali menyesatkan. Ia menyebutkan, TNI tempatkan anggota di kementerian serta instansi sebab kepentingan dalam mengawasi kedaulatan negara.

Marsekal Hadi memaparkan, pada Masalah 47 Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 terkait TNI, prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan pada 10 kantor. Di undang-undang itu tercatat prajurit aktif bisa menduduki jabatan pada kantor yang mengepalai bidang koordinator sektor Politik serta Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Instansi Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, serta Mahkamah Agung

“Sekarang Undang-Undang itu masih pula dalam proses revisi dengan mengimbuhkan beberapa kementerian diantaranya, Kemenkomaritim, Kantor Staf Kepresidenan, serta Tubuh Keamanan Laut. Dan mengedit nama serta nomenklatur instansi seperti Tubuh Sandi Negara jadi Siber serta Sandi Negara. Serta Search and Rescue atau SAR Nasional jadi Tubuh Pelacakan serta Pertolongan,” jelas Hadi.

Pengakuan Marsekal Hadi itu adalah amanatnya yang dikatakan oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Herindra mewakili Hadi yang mendadak di panggil ke Istana pagi barusan. Di acara ini ada banyak perwira hukum TNI di lingkungan kementerian, Mahkamah Agung serta Mabes TNI.

Berkenaan dengan soal tertera di atas, lanjut Hadi, sekarang tengah ramai berita penyesatan. Menurut dia ada beberapa pihak yang memberitakan terkait aktifnya kembali dwi peranan TNI.

“Tengah ramai berita penyesatan dari beberapa pihak yang memberitakan terkait aktifnya kembali dwi peranan TNI. Seakan-akan TNI kembali pada era Orde Baru dengan tempatkan personelnya di banyak tempat Kementerian serta Instansi. Sebetulnya ini teknik pandang yang salah. TNI tempatkan personelnya di banyak kementerian serta instansi sebab kepentingan dalam rencana penerapan pekerjaan mengawasi kedaulatan negara. Revisi Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 ditunaikan sebab ada kementerian/instansi yang baru terjadi selesai tahun 2004,” katanya.

“Oleh sebab itu saya ikut menginginkan peranan aktif banyak perwira TNI untuk memberikannya literasi hukum pada orang. Dwi Peranan yaitu waktu terus yang udah jadi histori TNI. Sekarang serta ke depan, TNI bertambah profesional dalam menjalankan pekerjaan sama dengan undang-undang,” sambung Hadi.

Waktu membacakan amanat Panglima TNI, Letjen Harindra ikut memberikannya pandangannya. Ia minta Kapuspen TNI memberikan pencerahan pada orang jika gosip bangunnya dwi peranan TNI ini tak benar.

“Kelak mungkin dari perwira untuk memberikannya pencerahan pada orang atau kelak Kapuspen yang dapat memaparkan. Tak benar jika dwi peranan TNI dapat kembali bangkit. Tempo hari saya lihat di koran apakah ya, karikatur, seakan dwi peranan bangkit kembali dari simpan. Ini gak bener. Sebab dalam Undang-Undang nomer 34 itu, itu ada sekian banyak Kementerian yang sewaktu itu udah diduduki oleh TNI, namun sewaktu undang-undang ini dibuat belumlah ada kementerian itu, namanya Bakamla. Bakamla itu dari dahulu udah ada TNI-nya. Selanjutnya KSP. Sebab itu saat ini ditambahkan. Sebab dengan cara professionalitas, banyak perwira kita Angkatan Laut yang udah menduduki jabatan di Bakamla. Oleh karena itu kita legalkan. Oleh karena itu kita tengah membuat revisi Unsang-Undang 34 tahun 2004. Jadi kalaupun ada info dwi peranan TNI pengen bangun kembali, saya jelaskan itu omong kosong,” katanya.

About admin